Foto: Ketua Komisi A DPRK Jayapura Wilhelmus Manggo.

Sentani, suarapapuaraya.online – Ketua Komisi A DPRK Jayapura, Wilhelmus Manggo sesalkan tidak adanya aktivitas Pemerintah Kampung (Pemkam) Sanggai, Distrik Namblong, selama dua tahun belakangan ini.

Wilhelmus Manggo mengatakan bahwa sangat disayangkan tidak berjalannya aktivitas Pemerintahan Kampung Sanggai, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023 hingga awal 2025.

Untuk itu, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura agar bersikap tegas terhadap Kampung Sanggai yang tidak ada aktivitas pemerintahan di kantor balai kampung.

Wilhelmus mengatakan, jika pemerintah daerah sudah mengetahui kasus itu, ia mendorong untuk dilakukan tindakan tegas terhadap Kampung Sanggai.

“Kami saat itu sedang melakukan reses di Balai Kampung Wadap (DAS Demutru). Ketika melakukan pertemuan dalam menjaring aspirasi masyarakat itu, bapa Ondo Massa menyampaikan kepada kami bahwa mereka sekitar dua tahun itu tidak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan tidak berjalannya pemerintahan,” kata Wilhelmus Manggo di Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Kamis 20 Februari 2025.

Wilhelmus kembali mengatakan, selain tidak adanya aktivitas pemerintahan di Kampung Sanggai, dana-dana kampung juga disalahgunakan. Sehingga pembangunan di Kampung Sanggai tidak nampak.

“Jadi, hasil dari reses itu kita rampungkan dan kebetulan ada kegiatan monitoring Komisi A di Kampung Sanggai. Sehingga kami dari Komisi A bersama Ketua DPRK Jayapura turun melakukan kunjungan kerja di Distrik Namblong,”.

Dalam kunjungan komisi itu, pihaknya langsung turun ke Kantor Distrik Namblong. “Yang mana, di Distrik Namblong itu kita temukan aktivitas pemerintahan yang tidak berjalan baik dan sudah sekitar jam 10 pagi juga belum ada orang yang melakukan aktivitas di kantor distrik, bahkan saat tiba di kantor distrik itu rumput sudah sama tinggi dengan tembok pembatas,” ucapnya seraya menambahkan.

Dengan demikian, Wilhelmus meminta kepada pemerintah agar memperhatikan Kampung Sanggai. Kemudian, pihaknya melanjutkan kunjungan kerja di Kelurahan Tabri kembali ditemukan dengan persoalan yang sama atau tidak adanya pegawai melakukan aktivitas di kantor.

“Jadi, kami di Komisi A sangat sesalkan sekali. Untuk itu, kami minta agar persoalan-persoalan yang terjadi di kampung itu harus segera ditindak secara tegas dan kami akan seriusi permasalahan ini untuk ditindaklanjuti,” pintanya. (Fan)